Lampung Selatan, Alsavanews.id, - Perencanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diawali dengan penyampaian KUAPPAS APBD 2025, harus berdasarkan prioritas pembangunan, permasalahan dan isu strategis daerah yang tertuang di RPJMD.
Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKS DPRD Lampung Selatan Mohamad Akyas SE., saat menyampaikan pandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Lampung Tahun Anggaran 2025.
Diketahui, rapat paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Lampung Selatan Agus Sartono, A.Md., yang didampingi Wakil Ketua II Agus Sutanto, ST dan Wakil Ketua III Amelia Nanda Sari serta dihadiri sejumlah anggotanya yang dipusatkan di ruang sidang utama kantor DPRD setempat, Jumat (12/7/2024).
Menurut fraksi PKS melalui Juru bicaranya. Perencanaan APBD 2025 juga harus sinkron dengan prioritas perencanaan pembangunan Provinsi dan Nasional tahun anggaran 2025.
“Maka dalam hal ini Fraksi PKS juga mencermati Prioritas dan Isu Strategis Daerah tahun 2025 yang harus dioptimalkan Penganggaran dan Kegiatannya di APBD tahun anggaran 2025,” ucap Akyas.
Selanjutnya lanjut Akyas, bidang Infrastruktur, dimana masih banyak jalan yang rusak dan rendahnya persentase desa yang terhubung dengan kecamatan dan akses jalan ke sentra ekonomi menjadi PR Pemkab Lampung Selatan di tahun 2025.
Kebijakan Belanja Prioritas Pemkab Lampung Selatan tahun 2025 pada poin 1 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi terkait Peningkatan Porsi Belanja Modal menjadi ambigu dan bertolak belakang dengan Porsi Angggaran Program, Penyelenggaran Jalan PUPR di tahun 2025 hanya sebesar 135 Milyar.
“Tentu saja dengan jumlah desa Lampung Selatan sebanyak 260 desa dan ditambah ruas jalan penghubung desa ke kecamatan maka angka 135 Milyar sangat tidak mencukupi penyelesaian jalan mulus di Lampung Selatan,” ujarnya.
Disisi lain bidang Ekonomi, dimana Pemkab Lampung Selatan tetap harus memperhatikan ekonomi kerakyatan (pertanian, perkebunan, dan perikanan) sebagai penyumbang terbesar PDRB, 5 tahun terakhir sebesar 28,729.
“Di bidang Ekonomi, pemkab Lampung Selatan pada tahun 2025 juga harus memperhatikan sektor Pariwisata sebagai tindak lanjut terbukanya akses tol Bakauheni Palembang dan masuknya Proyek Nasional Bakauheni Harbour City, serta mendukung Percepatan Kawasan Industri Way Pisang Katibung,” terangnya.
Lebih jauh dijelaskannya, dalam hal ini Fraksi PKS juga menilai dibidang sosial masih tingginya angka kemiskinan Lampung Selatan sebesar 13,144 lebih tinggi dibanding angka kemiskinan Provinsi Lampung sebesar 11,449.
“Berdasarkan data BPS tahun 2023, Lampung Selatan juga memiliki jumlah penduduk miskin terbesar no.3 Se-Lampung, yakni sejumlah 133, 67 ribu jiwa, yang tersebar di 7 kecamatan dengan kategori Persebaran Keluarga Pra Sejahtera tinggi, yakni Natar, Jati Agung Tanjung Bintang, Katibung, Sidomulyo, Kalianda, dan Palas,” pungkasnya. (Red)